"WALHI Bengkulu : harus ada komitmen, kebijakan dan Tim Khusus di tingkat provinsi untuk menyelesaikan Konflik Agraria'

Bengkulu (24/03/18). Konflik agraria adalah akibat kebjiakan negara yang berdampak sosial luas dan secara langsung menjadi batu penganjal upaya mensejahterakan rakyat di Provinsi Bengkulu, karena konflik tersebut berakibat pada hilangnya hak-hak masyarakat atas tanah, kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi, bahkan tak jarang masyarakat mengalami intimidasi, kriminalisasi dari tindakan refresif negara dan korporasi. 

Hasil pertemuan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan maupun dengan kawasan hutan bersama Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (PPKA) Kantor Staff Presiden (KSP) RI, dan beberapa NGO's di kantor Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu, diketahui setidaknya konflik agraria terjadi di semua wilayah kabupaten, yakni; Kabupaten seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Kepahiyang, Kabupaten Bengkulu utara, Kabupaten Bengkulu selatan dan Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam nawacita presiden Jokowi reforma agraria merupakan program prioritas nasional 2016-2019 dengan target refoma agraria 9 juta ha dan 12,7 ha akses perhutanan sosial. Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu menilai perlu kebijakan dan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang konsisten untuk menghentikan konflik tersebut, Manajer Analisis Kebijakan Publik dan hukum Lingkungan WALHI Bengkulu, Teo Reffelsen;

" Selain menjadi nawacita Presiden Jokowi secara nasional, agenda reforma agraria juga harus menjadi agenda prioritas di daerah, bahkan jauh sebelum nawacita didengungkan sebenarnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban membantu melaksanakan sepenuhnya pembaruan agraria untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan kepemilikan lahan sesuai dengan mandat UUPA " - 

Pada hari kamis (22/03/18) Tim PPKA Kantor Staf Presiden (KSP) RI sudah melakukan pertemuan bersama pemda dan verifikasi lapangan atas laporan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan sawit di kabupaten seluma. Sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu masyarakat di 4 Desa; Desa Tumbuan, Desa Talang Prapat, Desa Lunjuk, dan Desa Lubuk Sandi di Kabupaten seluma berkonflik dengan PT. Sandabi Indah Lestari, namun belum ada upaya penyelesaian secara konsisten oleh pemerintah daerah. Kehadiran Tim PPKA KSP RI ini diharapkan dapat menjelaskan peran dan kewajiban pemerintah daerah sehingga kasus bisa diselesaikan dan dapat menjadi prototype peyelesaian kasus-kasus lainnya di Provinsi Bengkulu. 

" pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Bengkulu sangat ditentukan pada komitmen yang kuat dan kebijakan yang konsisten, serta berpihak kepada masyarakat/desa. dan harus dipastikan juga keterlibatan masyarakat yang berkonflik, jika tidak seperti itu kita akan sama-sama membaca buku "Dimana ada Perusahaan disana ada penidasan, dimana ada kawasan hutan disana ada persoalan", jika pemerintah salah salah mengambil lagkah maka barisan kemiskinan dan ketimpangan akan semakin panjang"-

Kebijakan pemerintah provinsi Bengkulu terkait reforma agraria sangat menentukan nasib masyarakat/desa kedepan, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan atau memperpanjang barisannya. 

" Dari komitmen yang kuat dan kebijakan yang konsisten tersebut dan untuk mempercepat penyeleaian konflik maka Pemerintah Provinsi harus membuat Tim khusus penyelesaian konflik di tingkat provinsi, yang melibatkan masyarakat, dan berangkat dari fakta-fakta di lapangan ".