Mereka Pejuang Bukan Kriminal

 Pers Release

WALHI Bengkulu

Bengkulu,  28 Desember 2021 

Senin 27 Desember 2021, sekitar pukul 11.00 wib, dimana aparat kepolisian memaksa masyarakat yang mayoritas perempuan sekaligus aktivis pendamping ke Polres Seluma. 9 orang tersebut dipaksa untuk meninggalkan lokasi yang berujung penangkapan. Padahal sebelum kejadian pihak masyarakat setempat memperlihatkan sikap dan itikad baik dari salah satu perwakilan mereka untuk berbicara ke pihak kepala bagian OPS Polres Seluma.

Tidak hanya membubarkan, pihak aparat kepolisian Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu juga merobohkan tenda yang dijadikan tempat berteduh milik masyarakat sekaligus menarik ibu-ibu setempat.

Sangat jelas sekali sikap Bupati Seluma tidak tegas keberpihakannya terhadap masyarakat yang berupaya melindungi wilayah kelolanya dari ancaman industri ekstraktif tambang pasir besi tersebut. Bupati Seluma menunjukan sikap intoleran yang jelas untuk memerintahkan polres melakukan pembubaran paksa terhadap aksi Penolakan yang dilakukan oleh kaum perempuan.

Dari rangkaian peristiwa penangkapan yang telah dialami masyarakat Desa Pasar Seluma, kepala bagian OPS Polres Seluma seharusnya melakukan upaya penegakan hukum secara lebih profesional, lebih mengedepankan pendekatan persuasif, tidak bertindak refresif dalam setiap tahapan, dengan tetap berdasarkan pada mandatori undang undang. 

Setelah mengalami pemeriksaan, 5 warga bersama Kepala Desa Pasar Seluma dan 4 Aktivis Pendamping akhirnya dibebasakan, pada Selasa, 28 Desember 2021. Sekitar pukul 08.33 wib, didampingi Kuasa Hukum, mereka keluar dari Polres Seluma dan langsung disambut oleh istri, rekan, koalisi Selamatkan Pesisir dan jaringan solidaris yang sejak kemarin menunggu.

Dari 10 orang yang didampingi oleh Kuasa Hukum setelah menjalani proses pemeriksaan di Polres Seluma kesemuanya tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, sehingga dibebaskan dari jeratan hukum tanpa tuntutan.

Direktur WALHI Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritonga mengingatkan kepada pihak kepolisian agar tetap bersikap adil dan tidak melampaui kewenangannya sebagai aparat penegak hukum dalam menyikapi dan atau menghadapi konflik ruang yang sedang berlangsung di Desa Pasar Seluma, antara Masyarakat yang sedang mempertahankan  sumber sumber penghidupan dari ancaman tambang pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi. 

Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum juga berkewajiban sesuai dengan mandat undang-undang untuk melindungi warga negara yang menuntut keadilan atas ruang hidup mereka.

Kemudian mendesak kepada Bupati Seluma untuk mengakamodir dan memenuhi tuntutan warga agar menghentikan seluruh bentuk operasional produksi pertambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi di Desa Pasar Seluma Kab. Seluma.

Terimakasih kepada seluruh kawan kawan pendamping hukum yang sudah berupaya membantu membebaskan 10 orang warga dan aktivis yang ditahan pihak polres Seluma.