Permasalahan dan data kehutanan Bengkulu

Semua bencana alam yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat perlu kita cermati, salah satu penyebab timbulnya bencana alam tersebut adalah dikarenakan adanya kerusakan ekosistem atau lingkungan yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Untuk dipropinsi Bengkulu masalah utama lingkungan adalah kerusakan hutan, termasuk didalamnya hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Hutan Mangrove dan Hutan Pantai. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh antara lain        perkebunan, tambak, pemukiman dan pembangunan pariwisata.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 420/Kpts-II/99); 920.964,000 ha, sedangkan pada tahun 2011, total luas areal hutan di Provinsi Bengkulu adalah 920.320,5 hektar yang terdiri atas: hutan lindung sebesar 251.269,7 hektar, suaka alam sebesar 443.964,80 hektar, hutan produksi terbatas sebesar 182.210 hektar, hutan produksi tetap sebesar 36.011 hektar, dan hutan fungsi khusus sebesar 6.865 hektar. Komoditas hasil hutan di wilayah ini adalah kayu bulat dan kayu gergajian, dengan nilai produksi pada tahun ini masing-masing sebesar 8.119,28 m3 dan 5.248,4373 m3.seluas 700.000 Ha dari luas keseluruhan hutan di provinsi Bengkulu dewasa ini dalam kondisi kritis. Hutan kritis seluas itu tersebar di Sembilan daerah tingkat II yang ada di Bengkulu termasuk Kota Bengkulu. Hutan yang kritis di Bengkulu meliputi, hutan lindung, hutan cagar alam,hutan suaka alam, Hutan Taman Nasinal Kerinci Sebelat (TNKS) dan hutan taman buruh.

                          

Tabel 1. Luas hutan Provinsi Bengkulu tahun 2011

NO	Keterangan	Luas
1.	Hutan Lindung	251.269,7 hektar
2.	Hutan suaka alam	443.964,80 hektar
3.	Hutan produksi terbatas	182.210 hektar
4.	Hutan produksi tetap	36.011 hektar
5.	Hutan fungsi khusus	6.865 hektar
Total Keseluruhan		920.320,5 hektar
Total Kerusakan Hutan		700.000 Hektar

Sumber : KP2T Provinsi Bengkulu, 2011

Kerusakan hutan di Bengkulu disebabkan aksi pembalakan liar, perambahan hutan oleh Pihak Perusahaan dan Oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab di sejumlah kawasan Hutan lindung, suaka alam, perkebunan, tambak dll disejumlah kawasan daerah tingkat II, seperti di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Seluma dan Kabupaten Lebong.

Di enam (6) daerah tingkat II ini sebagian besar hutan lindungnya sudah gundul akibat sudah dirambah pihak Perusahan untuk dijadikan areal perkebunan dan tanaman-tanaman keras. Kegiatan perambahan ini jika tidak segera diantisipasi semua pihak dikhawatirkan luas kerusakan di Provinsi Bengkulu semakin meningkat.

Salah satu jenis hutan di Bengkulu yang saat ini telah rusak adalah hutan mangrove, yang salah satu jenisnya adalah Rhizopora (Mangrove). Sebagian besar hutan mangrove yang ada diprovinsi Bengkulu adalah jenis hutan bakau. Hutan bakau disepanjang pantai Barat dan Timur pulau Sumatera telah rusak lebih dari 50%. Propinsi Bengkulu memiliki laut sepanjang 525 Km. pantai Bengkulu telah mengalami kerusakan dan perlu dilakukan penanganan atau pengelolaan.

Deforestasi Bengkulu Periode Tahun 2000-2009

Provinsi	Luas Tutupan Hutan (Ha)		Deforestasi (Ha)
	2000	2009
Bengkulu	985.938,60	686.200,00	299.738,60

Sumber : Forest Watch Indonesia

Kondisi dan Perubahan Tutupan Hutan di Lahan Gambut Periode Tahun 200-2009

Provinsi	Luas Lahan Gambut (Ha)	Tutupan Hutan Gambut 2000 (Ha)	Tutupan Hutan Gambut 2009 (Ha)	Deforestasi 2000-2009 (Ha)
Bengkulu	50.607,47	1.253,28	-	1.253,18

Sumber : Forest Watch Indonesia

Tutupan Hutan, Deforestasi dan Laju Deforestasi Tahun 2000-2009

Provinsi	Luas Daratan (Ha)	Tutupan Hutan 2000 (Ha)	Tutupan Hutan 2009 (Ha)	Deforestasi 2000-2009 (Ha)	Laju Deforestasi 2000-2009 (Ha/Thn)
Bengkulu	2.008.864,54	985.938,60	686.200,00	299.738,60	29.973,86

Sumber : Forest Watch Indonesia

A. Kabupaten Muko-Muko

PROFIL KPHP MODEL MUKO - MUKO

I.          Aspek Wilayah

A.Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Tingkat Provinsi

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Bengkulu oleh Menteri Kehutanan melalui SK Menhut Nomor SK. 91/Menhut-II/2010 tanggal 19 Februari 2010 meliputi area seluas ± 472.664 ha terdiri dari 5 unit KPHL seluas ± 324.935 ha dan 2 unit KPHP seluas ± 147.729 ha.

PETA PENETAPAN KPH PROVINSI BENGKULU

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR SK.91/MENHUT-II/2010

TANGGAL 19 FEBRUARI 2010

B.  Penetapan Wilayah KPH Model Muko - Muko

Pembentukan KPHP Model Muko Muko di Kabupaten Muko-muko ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan no SK 330/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 seluas ± 78.274 ha, dengan rincian HPT seluas ± 66.337 ha dan HP seluas ± 11.937 ha.

PETA PENETAPAN KPHP MODEL MUKO - MUKO

BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR SK.331/MENHUT-II/2010

TANGGAL 25 MEI 2010

C.Kondisi Penutupan Lahan :

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	11.213,16
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	40.516,43
3	Semak/belukar	4.877,45
4	Perkebunan	4.894,12
5	Pemukiman	391,14
6	Tanah Terbuka	519,16
7	Danau	32,58
8	Pertanian Lahan Kering	49,82
9	Pertanian Lahan Kering Bercampur  Semak	15.779,43

             

D. Kondisi Geofisik  Wilayah KPH

Dari sisi hidrologis, Kabupaten Mukomuko memiliki beberapa Sungai besar yang berhulu disisi timur bukit barisan dan mengalir ke Samudra Indonesia. Sebagian sungai-sungai tersebut merupakan sumber air kebutihan masyarakat setempat dan sunga irigasi sawah. Sumber irigasi yang terbesar berasal dari bendungan uang cukup terkenal di daerah ini yaitu Bendungan Air Manjunto yang pengoprasiannya dahulu diresmikan oleh Presiden Suharto

Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan daratan yang terdapat dibagian berat membujur searah pantai dari selatan ke utara, sedangkan di bagian timur topografinya berbukit-bukit terutama wilayah kecamatan Teras Terunkam. 

E.  Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

 

Terdapat 2 IUPHHK – HTI dalam areal KPHP Muko – Muko

Jenis Pemanfaatan		SK Menhut		Luas (ha) ± yang masuk dalam KPH
		Nomor	Tanggal
PT. Bentara Arga		74/Menhut-II/2002	19/02/2002	47.000
PT.Anuger ah Pratama Inspirasi		682/Kpts-II/2009	16/10/2009	7.271
Jumlah				54.271

KPHP MODEL MUKO MUKO DAN IJIN PEMANFATAN

Pada KPH Model Muko – Muko tidak terdapat  Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Dengan demikian, luas KPHP Model Muko – Muko nyang belum dimanfaatkan adalah seluas 24.003 Ha.

F. Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional

APBD untuk KPH yang ditujukan untuk koordinasi pengamanan hutan adalah sebesar Rp.500.000.000

Dana DAK untuk KPH yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan, pengamanan hutan, penyuluh  adalah sebesar Rp.1.100.000.000.