Analisis dan Kajian Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan

Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah kurang lebih 2 juta hektar dimana 50 persen merupakan bagian penting dan unik kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Selain itu juga Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis panjang mencapai kurang lebih 525 km. Dari sisa luasan wilayah provinsi Bengkulu tersebut sudah dikuasai oleh perusahaan industri ekstraktif perkebunan skala besar dan pertambangan batubara.

Berdasarkan analisis WALHI Bengkulu (2020) menunjukan bahwa luas izin usaha Pertambangan seluas 259.141,11 ha dan luas izin Hak Guna Usaha Perkebunan skala besar swasta dan Negara seluas 201.568 ha di Provinsi Bengkulu. Sebagai konsekuensi logisnya berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan di Bengkulu. Tren kerusakan lingkungan terus meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah yang cenderung mengeksploitasikan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di provinsi Bengkulu sehingga mengakibatkan menjadi mudah dalam menerbitkan perizinan bagi perusahaan industri ekstraktif perkebunan skala besar dan pertambangan batubara serta mineral tanpa mempertimbangkan dalam lingkungan yang akan terjadi baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Sebagai faktanya provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami bencana ekologis di beberapa titik kabupaten yaitu banjir dan longsor yang dipengaruhi oleh aktivitas industri ekstraktif yang melakukan pengerukan sumberdaya alam sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan hidup semakin kritis.

Dengan adanya aktivitas industri ekstraktif menimbulkan dampak terhadap kekritisan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup di provinsi Bengkulu. Mengenai kondisi tersebut sebenarnya sudah diatur jelas didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 67 bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.  Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Pelaksanaan PROPER telah diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.