Indikasi Korupsi Sumber Daya Alam dalam Aktivitas Pertambangan Batubara di Provinsi Bengkulu

Keberadaan aktivitas pertambangan PT. Cakrawala Dinamika Energi di kabupaten Bengkulu Utara tentunya menimbulkan banyak pertanyaan, tak terkecuali bagi eksekutif daerah WALHI Bengkulu. Berdasarkan kajian eskekutif daerah WALHI Bengkulu, terdapat beberapa hal yang  mengganjal dimulai dari proses penerbitan izin hingga persoalan antara perusahaan sebelumnya dengan masyarakat yang masih berlanjut sampai hari ini.

PT. Cakrawala Dinamika Energi merupakan afiliasi dari PT. Dinamika Selaras Jaya yang sudah mengalihkan kepemilikan IUP Operasi Produksinya pada bulan Mei 2018  berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu nomor 503/12.1221.87/112/DPMPTSP/2018 Tentang Persetujuan Penyesuaian dan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara dari PT. Dinamika Selaras Jaya kepada perusahaan afiliasi PT. Cakrawala Dinamika Energi tertanggal 24 Juli 2018.

Saat ini PT. Cakrawala Dinamika Energi sedang melakukan Addendum Andal-RKL – RPL dari dokumen milik perusahaan sebelumnya.  Dari temuan eksekutif daerah WALHI Bengkulu, terdapat 3 hal yang perlu disoroti bersama. Pertama, mengenai proses peralihan izin, kedua mengenai pemulihan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan sebelumnya maupun oleh PT. Cakrawala Dinamika Energi, dan yang ketiga berkenaan dengan tumpang tindih status.

Berkenaan dengan proses pengalihan izin antara PT. Dinamika Selaras Jaya menuju PT. Cakrawala Dinamika Energi pada tahun 2018. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu menjelaskan bahwa “PT. Cakrawala Dinamika Energi ini didirikan pada 9 April 2018, proses pengalihan izinnya diajukan pada bulan Mei dan disetujui oleh atas nama Gubernur Bengkulu yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu pada 24 Juli 2018. Tetapi pada bulan Januari 2018, pihaknya sudah memproduksi batu bara sebanyak 360.129,99 Metrik Ton dengan nilai 1,5 triliun rupiah. Jadi, dengan siklus seperti ini, bagaimana bisa sebuah perusahaan yang bahkan belum berdiri sudah memproduksi batubara? Apakah bisa seperti itu? Ungkap Beni Ardiansyah.

Kedua, mengenai reklamasi. Pada bulan April hingga September 2018, ditemukan 23 lubang tambang yang 6 diantaranya berada diluar konsesi PT. Cakrawala Dinamika Energi (berdasarkan citra satelit dan peta RBI Genesis Bengkulu). Dalam dokumen Andal PT. Dinamika Selaras Jaya sebelumnya, dicantumkan bahwa mereka mulai melakukan reklamasi dari tahun kedua proses produksi dengan cara menimbun pit – pit yang ada hingga mendekati berakhirnya izin produksi. Namun, pasca pengalihan izin pun lubang bekas galian tambang tersebut bukannya berkurang, malah bertambah dari jumlah sebelumnya yakni 17 lubang.

Pada rapat studi kelayakan Addendum Andal – RKL – RPL, 2 Desember 2019, pihak PT. Cakrawala Dinamika Energi membantah bahwa tidak ada lubang bekas tambang seperti yang disebutkan eksekutif daerah WALHI Bengkulu. Lubang tersebut tidak ada. Terkait reklamasi, mereka menyatakan bahwa sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, mereka telah memberikan jaminan reklamasi kepada negara sesuai peraturan perundangan.

Namun Pengkampanye WALHI Bengkulu, Meike Inda Erlina menegaskan bahwa hal ini terdengar aneh. Lubang tambang yang ditemukan dari citra satelit tidaklah mungkin direkayasa, “jadi itu lubang siapa? Kalau dikatakan PT. Cakrawala Dinamika Energi mengatakan tidak pernah meninggalkan lubang bekas galian, lalu bagaimana caranya bisa mereka mengeruk batubara yang ada didalam? Secara otomatis, apapun yang ada dan yang terjadi di konsesi tambang merupakan tanggung jawab si pemegang IUP. Jadi tidak bisa mengelak atau lempar – lemparan tanggung jawab seperti itu.” Tukas Meike.

Terkait reklamasi, bahwa benar memang perusahaan harus memberikan jaminan reklamasi seperti yang diatur dalam PP RI No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang; BAB VI Jaminan Reklamasi dan Pascatambang pasal 32 menjelaskan bahwa penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Artinya jelas, pemberian jaminan reklamasi tidak mengurangi kewajiban PT. Cakrawala Dinamika Energi maupun perusahaan sebelumnya melakukan reklamasi.

Ketiga, terkait persoalan tumpang tindih IUP Pertambangan dan HGU Perkebunan serta lahan masyarakat. Dalam konsesi tersebut ditemukan hak atas tanah dari pihak lainnya yakni PT. Sandabi Indah Lestari, PT. Julang Oca Permana dan masyarakat sepanjangan DAS Bintunan dan DAS Sebayur. Pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka telah membuat kesepakatan bersama kedua perusahaan, dan juga pihak masyarakat. Namun ketika pihak eksekutif daerah WALHI Bengkulu meminta diperlihatkan bukti kesepakatan tersebut, pihak perusahaan berkilah bahwa itu adalah dokumen private dan tidak bisa dilihat.

Pernyataan tesebut semakin menimbulkan tanda tanya, sebab beberapa waktu lalu terjadi penolakan dari masyarakat yang desanya berada di sepanjang DAS Bintunan dan DAS Sebayur. Tumpang tindih ini telah diatur mekanismenya dalam PP RI Nomor 32 Tahun 1969 Bagian kedua tata cara memperoleh kuasa pertambangan; Pasal 16 Apabila kuasa pertambangan eksplorasi ataupun eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama – tama akan mendapatkan penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi; dalam Bab V hak dan kewajiban kuasa pertambangan Pasal 25 ayat 1 Pemegang Kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui lebih dahulu. Dan dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana disebut dalam ayat 1 maka penentunya diserahkan kepada menteri.

“Jika pun pihak perusahaan dan masyarakat bersepakat, mana bukti kesepakatannya? Jangan sampai ini hanya claim sepihak, jika pun ini claim sepihak dan  masih terjadi penolakan dari pihak – pihak yang haknya ada diatas tanah tersebut, maka ini harus diselesaikan terlebih dahulu bila perlu menteri yang menyelesaikannya.” Tutup  Meike.

Sehingga dari beberapa temuan tersebut baik secara administrasi maupun substansi eksekutif daerah Bengkulu menolak Addendum Andal – RKL – RPL. Secara administrasi, banyak wilayah desa yang dimasukkan dalam konsesi PT. Cakrawala Dinamika Energi tidak sesuai dengan yang di lapangan, lalu lampiran – lampiran yang dibutuhkan dalam dokumen tidak dilampirkan, penyusunan dokumen terkesan copy paste dan buru – buru padahal mereka sudah beroperasi hampir 2 tahun. Secara substansi, proses pengalihan izin dari PT. Dinamika Selaras Jaya menuju PT. Cakrawala Dinamika Energi sangat sengkarut, ketiga, tumpang tindih antara IUP, HGU, dan lahan masyarakat yang dimulai sejak PT. Dinamika Selaras Jaya menuju PT. Cakrawala Dinamika Energi terkesan ada yang ditutupi. Oleh karena itu, eksekutif daerah WALHI Bengkulu meminta pemerintah provinsi yang berwenang untuk meninjau kembali izin tersebut, mengevaluasi dan melakukan penegakan hukum. Jika pemerintah tidak melakukan peninjauan kembali, evaluasi dan penegakan hukum, didukung dengan temuan – temuan eksekutif daerah WALHI Bengkulu tersebut, maka sangat besar indikasi korupsi sumber daya alam dalam hal ini adanya praktik suap menyuap antara pengusaha dengan pemerintah daerah di sektor tersebut.