Aksi hari bumi, WALHI BENGKULU ingatkan krisis lingkungan di provinsi Bengkulu;

Aksi hari bumi, WALHI BENGKULU ingatkan krisis lingkungan di provinsi Bengkulu;

Bengkulu, Senin/23 April 2018 - Kondisi lingkungan hidup di provinsi Bengkulu saat ini sangat memprihatinkan. Diantaranya terjadi pencemaran sungai Bengkulu secara terus menerus oleh limbah batu bara, pengurangan tutupan kawasan hutan, abrasi pantai, berkurangnya populasi satwa langkah, dan lain-lain.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurag berpihak kepada lingkungan dengan membiarkan aksi pengrusakan lingkugan yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan perkebunan. Ditambah dengan kurangnya rasa tanggung jawab korporasi terhadap kelestarian lingkungan hidup. 

Menurut catatan WALHI Bengkulu, terdapat 12 perusahaan pertambangan yang melakukan operasi produksi di kawasan hutan dan 11 izin pertambagan dalam tahap Eksplorasi. aktivitas perusahaan tambang ini telah meyebabkan terjadinya kerusakan hutan. Disamping itu ada beberapa perusahaan terindikasi tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat menyebabkan kerugian negara. 

“kami mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan pertambangan dalam kawasan hutan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum dan tidak lagi merekomendasikan penerbitan izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan” ujar Teo Reffelsen, Manager Analisis Kebijakan Publik dan Hukum Lingkungan WALHI Bengkulu.

Selain itu terjadi pencemaran, pengerusakan dan bedampak pada kerusakan permanen sungai-sungai di provinsi Bengkulu.

“perlu pemulihan lingkungan hidup, pertama, sungai yang sudah tercemar akibat pertambangan batubara adalah sungai air Bengkulu, yang menjadi bahan baku utama air PDAM masyarakat kota, pemerintah harus memberi tindakan tegas kepada pelaku pencemaran dengan menyeret para pengusaha tersebut ke meja hijau atau secara administrasi mencabut seluruh izin pertambangan di sepanjang sungai Bengkulu, kedua ada dua sungai yang sudah rusak akibat pertambangan pasir batu, yakni; sungai air padang guci di kaur dan sungai air petai di Bengkulu utara, tidak hanya merusak sunngai tapi juga merugikan ekonomi masyarakat sekitar sungai”. Ujar Teo Reffelsen, Manager Analisis kebijakan Publik dan Hukum Lingkungan WALHI Bengkulu.

selain itu, beberapa kebijakan pemerintah yang dapat menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat, diantaranya kebijakan pemberian izin pembagunan PLTU batubara di kelurahan teluk sepang, kota Bengkulu yang dapat menyebabkan terjadi pecemaran udara, laut dan darat. Serta tidak ada perlidugan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari eksploitasi perusahaan tambang pasir besi. 

Masifnya perusahaan pertambagan megeksploitasi SDA di provinsi begnkulu ini tidak lepas dari peran lembaga keuangan. yang mana sebagian modal untuk megeruk sumber daya alam berasal dari pinjaman Bank-Bank. 

Di aksi hari bumi ini , yang diperingati tanggal 22 april 2018 ini, WALHI Bengkulu juga mengingatkan lembaga keuangan juga berperan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini.

“Kami memita lembaga keuangan untuk tidak memberikan dan mengentikan pinjaman modal kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelaggaran Hukum, HAM dan  pengerusakan ligkungan “ Pungkasnya.